PADANG PANJANG, wartapublika.com– Untuk pengendalian Inflasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A, Ph.D memaparkan beberapa solusi. Di antaranya, jadikan pengendalian inflasi sebagai isu proritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19.
“Aktifkan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta satgas ketahanan pangan,” sebutnya saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara hybrid yang diikuti oleh gubernur, bupati wali kota, Forkopimda dan Kabulog seluruh Indonesia, Senin (5/9). Dari Padang Panjang diikuti Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Forkopimda dan OPD terkait.
Selain itu, Tito juga meminta agar BBM subsidi bisa tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu. Intensifkan jaring pengamanan sosial melalui anggaran belanja tidak terduga (BTT) dan anggaran bansos (bnatuan sosial). Serta meminta Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) untuk mengumumkan angka inflasi hingga kabupaten/kota.
Rakornas ini juga membahas kebijakan pengendalian inflasi, khususnya sosialisasi Kemenkeu terkait dengan kebijakan refocusing 2% DAU dan kebijakan pengunaan dana bansos. Dengan narasumber, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Ketenaga Kerja, Menteri Desa PDTT, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung.
Usai mengikuti rapat tersebut, Sonny meminta agar TPID Kota Padang Panjang dapat melaksanakan arahan yang disampaikan Pemerintah Pusat dan bersinergi dengan Forkopimda dalam melaksanakan pengendalian inflasi di Padang Panjang. (*/byn)
Sumber : Kominfo Padang Panjang
