WARTA PUBLIKA.COM- Pemerintah kota Padang Panjang kembali menyandang predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebuah prestasi cukup menggembirakan bagi kota kecil yang saat ini di pimpin walikota Fadly Amran.
Bagaimana tidak dalam situasi negeri ini sedang dilanda pandemi Covid -19, pemerintah kota Padang Panjang mampu mengelola keuangan negara dengan baik sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Provinsi Sumatera Barat.
Penghargaan WTP tersebut diserahkan Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Yusna Dewi, S.E, M.Si, Ak kepada Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano bersama Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md, dikantor BPK Sumatera Barat, Rabu (17/5/2022) lalu.
Predikat opini WTP bagi Padang Panjang bukan untuk yang pertama kali dicapai pada tahun 2022 ini saja, namun yang lebih menggembirakan predikat opini WTP tersebut disandang sudah untuk yang ke – 6 kalinya dan itupun dicapai dengan berturut-turut enam tahun belakangan.
Walikota Fadly Amran mengucapkan terima kasih kepada BPK yang sudah mengapresiasi kinerja dari Pemerintah Kota Padang Panjang dan berharap predikat opini WTP bermanfaat bagi masyarakat kota Padang Panjang dan bisa selanjutnya meraih kembali tahun depan.
“Pencapaian WTP ini merupakan yang keenam kalinya didapat. Mudah-mudahan di tahun depan yang ketujuh kalinya dapat diraih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi target jangka panjang kita untuk sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat banyak,” harap Fadly Amran.
Fadly Amran mengakui kesuksesan mencapai opini WTP ini bukan hanya sebuah prestasi bagi pengelola keuangan daerah saja namun merupakan prestasi bersama, pemerintah daerah, DPRD, lembaga terkait lainya serta seluruh masyarakat Padang Panjang.
“Semua ini tentu harus dipertahankan terus. Jika dapat, ke depannya lebih ditingkatkan lagi agar prestasi lebih tinggi dapat dicapai,” ujar Fadly Amran didampingi Ketua DPRD Mardiansyah, Sekretaris Daerah Sonny Budaya Putra, Kepala BPKAD Winarno dan Inspektur Daerah Syahril.
Sementara pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Yusna Dewi mengapresiasi pemerintah daerah yang mendapat Opini WTP, yang telah serius dan konsekuen dalam menyusun laporan keuangan dengan maksimal memenuhi ketentuan undang-undang sehingga dapat menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2021 dengan tepat waktu.
“Kami berharap agar laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh BPK ini dapat digunakan sebagai dasar dan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan baik oleh DPRD maupun pemerintah daerah, utamanya terkait penganggaran,” ujarnya
Apresiasi raihan opini WTP bagi pemko Padang Panjang juga datang dari Ketua DPRD kota Padang Panjang, Mardiansyah yang ikut menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021, bertempat di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat tersebut.
Menurut Mardiansyah, keberhasilan ini adalah salah satu bentuk sinergitas, karena eksekutif dan legislatif punya tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang tetap berpedoman pada RPJMD, ” Jadi satu persepsi dan sinergi itu sangat diperlukan, supaya program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Mardiansyah.
Pada kesempatan itu, Mardiansyah mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Padang Panjang atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumbar dan mengucapkan selamat kepada walikota Padang Panjang dan terimakasih telah mencapai WTP.
Dia juga mengapresiasi terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) atas proaktifnya dalam penyelesaian tugas soal pertanggungjawaban keuangan Tahun 2021. Untuk Pemko Padang Panjang sendiri telah menerima WTP yang 6 kalinya dalam 6 tahun belakangan ini.
Mardiansyah menjelaskan pencapaian tersebut tidak lepas dari peran seluruh jajaran pemerintahan yang telah bekerja keras. “Alhamdulillah Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan Opini WTP kembali yang ke 6 kalinya,” ujar Ketua DPRD Mardiansyah.
Disamping itu Sekdako Sonny Budaya Putra mengapresiasi kerjasama tim penyusunan laporan keuangan, baik itu tim pengelola keuangan maupun dari OPD dan juga Inspektorat pemerintah Kota Padang Panjang.
” Pemko Padang Panjang sudah mendapatkan opini WTP untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2020, kali ini merupakan yang keenam kalinya laporan keuangan Padang Panjang mendapatkan opini WTP berturut-turut,” tambah Sonny.
Diakui Sonny Budaya Putra, pencapaian predikat opini WTP terhadap laporan keuangan daerah Pemko Padang Panjang ini sesuai dengan arahan walikota Padang Panjang, dan semua elemen ikut terlibat aktif serta mendukung sepenuhnya.
Sementara Kepala BKAD Winarno mengaku kedepan menetapkan rencana-rencana strategis untuk penyusunan laporan keuangan ini. Di antaranya menindaklanjuti temuan-temuan BPK tahun sebelumnya.
“Jadi temuan-temuan BPK itu ditindaklanjuti sehingga tidak ada lagi temuan berulang. Kemudian, mengupayakan percepatan penyelesaian permasalahan aset daerah. Ini yang menjadi temuan BPK dalam setiap tahunnya,” ujar Winarno.
Untuk itu kata pria yang selalu akrab dengan bagian keuangan daerah ini, berharap perlu suatu pemahaman dan persamaan persepsi terhadap peraturan dan tata kelola keuangan dan aset daerah melalui perubahan-perubahan penatausahaan keuangan, aset dan laporan keuangan.
Winarno menyebutkan, WTP untuk keenam ini semacam cambuk atau motivasi untuk meningkatkan kinerja sesuai yang diamanahkan negara dan masyarakat. Memang, di sektor sistem pengelolaan keuangan negara, bagian keuangan sangat dituntut ekstra hati-hati dalam bekerja.
“Alhamdulillah, berkat koordinasi yang baik antar-OPD sistim pengelolaan keuangan kita dapat berjalan baik sesuai aturan, sehingga Pemko Padang Panjang dapat kembali mengulang prestasi dari tahun sebelumnya meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian,” terang Winarno.
Diakui Winarno, sumber daya manusia ( SDM) juga salah satu hal yang penting dalam pengelolaan, pelaporan keuangan dan pendapatan daerah. Maka SDM yang memadai perlu ditingkatkan dan tingkat performa keuangan berjalan bagus, salah satu upaya yang dilakukan yakni memberikan bimbingan teknis kepada pengelola keuangan dan aset daerah.(adv)
