PADANG, Wartapublika.com — Ketiga kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kota Padang Panjang meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar). Kota berhawa sejuk ini kembali mengukuhkan prestasi sebagai Kota Informatif.
Penghargaan yang menunjukkan komitmen terhadap KIP ini diserahkan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, S.P Datuak Marajo kepada Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si di Grand Ballroom The ZHM Premiere Hotel, Kamis (21/12) malam. Gubernur didampingi Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska.
Anugerah KIP diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan. Seperti pengisian kuesioner pada aplikasi e-Monev, visitasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama oleh KI Sumbar, dan presentasi.
Sonny menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang diraih itu. “Penghargaan ini bisa menjadi motivasi untuk mengelola informasi publik dengan baik. Sehingga dapat meningkatkan indeks keterbukaan informasi yang berdampak pada optimalnya good governance,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Mahyeldi mengapresiasi KI Sumbar yang telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan publik. Upaya yang dilakukan KI Sumbar mendorong badan layanan publik dan PPID di Sumbar mewujudkan keterbukaan informasi.
Provinsi Sumbar tahun ini diganjar penghargaan Anugerah KIP dengan predikat Informatif dari KI Pusat. Penghargaan ini diserahkan Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro disaksikan Wakil Presiden RI, K.H Ma’ruf Amin serta Menkominfo RI, Budi Arie Setiadi.
Dikatakan Mahyeldi, pemenuhan informasi publik merupakan hak masyarakat serta kewajiban badan layanan publik. Ini didukung Perda No 3 Tahun 2022 dan peraturan Gubernur Tahun 2020.
“Lembaga publik mesti berkomitmen terhadap keterbukaan informasi. Hal ini didukung kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki, yang mudah diakses guna mendapatkan informasi. Harus ada
strategi informasi memanfaatkan sarana prasarana, agar sampai ke masyarakat,” jelasnya.
Menurut Mahyeldi, makin mudah mengakses informasi dari suatu badan publik, makin maju lembaga tersebut. Lembaga publik tidak boleh antikritik.
“Harus siap menerima kritik. Pengkritik harus objektif. Harus berikan solusi. Kritik yang membangun. Suatu sisi lembaga publik siap menerima kritik, sisi lain pemberi kritik harus beri solusi kalau memang sayang dan ingin menghadirkan yang terbaik,” imbuhnya.
Sementara Nofal Wiska mengatakan, Anugerah KIP ini merupakan apresiasi kepada badan publik yang telah menjalankan keterbukaan informasi publik. Apresiasi ini sekaligus sebagai motivasi agar mendorong pembenahan terhadap pelayanan publik.
Keterbukaan informasi sebutnya, sesuatu yang tidak bisa ditawar. Keterbukaan informasi jangan hanya dijadikan sebuah kewajiban, tetapi dijadikan sebagai kebutuhan dan budaya kerja guna mewujudkan Sumbar yang madani, menjadi harkat martabat Sumbar.
Bersamaan dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Panjang, Drs. Ampera, S.H, M.Si juga dinobatkan menjadi Tokoh Keterbukaan Informasi Publik yang ditandai dengan penghargaan Achievement Motivation Person dari Komisi Informasi (KI) Sumbar.
Ampera masuk dalam 10 tokoh pilihan yang menerima penghargaan tersebut. Tokoh-tokoh ini berasal dari berbagai latar belakang seperti politisi, praktisi, birokrat dan kepala daerah.
Penghargaan itu diserahkan Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska. KI menilai Ampera sebagai tokoh yang memiliki komitmen tinggi dan konsisten dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Hal yang merupakan implementasi dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ampera menyampaikan terima kasih atas penghargaan itu. Dia mengatakan, keterbukaan informasi merupakan bagian yang tak pernah lepas dari setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
“Penghargaan sebagai tokoh keterbukaan informasi publik ini, tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih pada semua pihak. Saya mendukung keterbukaan informasi publik mesti terus ditingkatkan,” ujarnya.(*)
