PARLEMENTARIA DPRD PADANG PANJANG
Pemandangan Umum terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Mardiansyah dihadiri Wakil Ketua Yulius Kaisar dan Imbral serta Forkompinda, Selasa (27/06) diruang Rapat DPRD setempat.
Pemandangan umum pertama disampaikan oleh Yandra Yane dari Fraksi PAN. Fraksi PAN meminta penjelasan terkait tingkat keberhasilan penggunaan belanja daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang.
” Apakah target bisa tercapai, sedangkan pencapaian realisasi yang rendah, kemudian anggaran belanja modal yang kecil tidak sesuai dengan rasionalisasi,” ujar Yandra Yane.
Dalam laporan nota penjelasan yang disampaikan, tidak adanya gambaran berapa pertumbuhan ekonomi di kota Padang Panjang ini, sehingga Fraksi PAN bisa menilai kinerja pemerintah daerah dibidang ekonomi serta naik atau turunnya laju inflasi dan angka kemiskinan dikota Padang Panjang.
Fraksi PAN juga menyorot masalah zonasi sekolah yang saat ini baik SLTP, SLTA maupun SMK letaknya tidak proporsional dan penerimaannya tidak mengutamakan siswa yang berasal dari Padang Panjang.
Selain itu, Fraksi PAN juga menanyakan proyek pembangunan sport centre yang berujung pemutusan kontrak kerja, kesiapan Pemko dalam pelaksanaan Porprov, serta proyek pedestrian yang belum sesuai rencana.
” Fraksi PAN juga menyayangkan tidak adanya sentuhan program pemerintah yang signifikan untuk meningkatkan pengunjung di pasar pusat,” ujar Yandra Yane.
Hal senada juga disampaikan Yudha Prasetia saat membacakan Pemandangan umum Fraksi Gerindra, bahwa pemerintah daerah diharapkan melahirkan inovasi dan program-program khusus yang menjadi daya tarik masyarakat untuk berbelanja ke pasar pusat, karena kecenderungan masyarakat untuk berbelanja online.
Untuk pelatihan-pelatihan dan bantuan UMKM yang di selenggarakan pemerintah daerah, diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
” Pendampingan maupun pengawasan perlu di tingkatan agar pelatihan-pelatihan yang di selenggarakan ada tindakan lanjut dan tak hanya sekedar seremonial belaka,” jelas Yudha.
Fraksi Gerindra juga berharap pemerintah daerah terus mendorong dan memfasilitasi kegiatan kegiatan positif di Kawasan Islamic centre. Agar lebih optimal, rencana pembangunan convention hall tetap dilaksanakan sesuai rancangan awal pembangunan.
Perlu inovasi berbasis teknologi maupun alternatif lain nya dalam permasalahan sampah di kota padang panjang. Selain itu, Pengelolaan parkiran di kota padang panjang juga perlu di benahi.
Selanjutnya, mewakili Fraksi Golkar, Yovan Fadayan Remindo, meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menjelaskan dan menyampaikan langkah konkrit terkait beberapa isu penting seperti progress dari penyelesaian batas wilayah baik dengan Pemerintahan Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat.
” Bagaimana kelanjutan pembangunan sport center, kami meminta keterangan venue apa saja yang menjadi prioritas untuk di selesaikan pembangunannya dengan sisa waktu yang ada,” ujar Yovan.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta penjelasan berkaitan dengan jawaban Walikota atas pandangan Umum Fraksi Golkar pada sidang paripurna sebelumnya tentang pemindahan pasar kuliner padang panjang ke kawasan pasar pusat.
Penjelasan lainnya, terkait dengan pelaksanaan PPDB siswa SMA yang sedang berlangsung, terutama dari jalur zonasi karena sebaran penduduk tidak merata dengan jarak sekolah yang terdekat dengan sistim zonasi yang di berlakukan, serta kelanjutan kegiatan Porprov tahun 2023 serta Mengenai status PPPK yang sampai saat ini belum jelas kepastian SK.
Dalam Pemandangan umum fraksi PBB-PKS, meminta penjelasan yang lebih tentang Realisasi Belanja. Belanja hibah dan bansos merupakan belanja yang bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat, tetapi mengapa tidak terealisasi secara maksimal.
” Dalam belanja apa saja belanja Hibah dan belanja bantuan sosial tersebut tidak terealisasi?”, ujar Idris, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi PBB-PKS.
Belanja modal yang rendah realisasinya juga ikut disorot, seperti belanja modal dan peralatan, belanja Gedung dan bangunan, belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.
Dari pengamatan Fraksi PBB-PKS, untuk pembangunan fisik, banyak yang tidak selesai atau mangkrak, maka harus segera ada solusi untuk menyikapi kondisi ini.
Selain itu masukan untuk pengelola Islamic Center agar dapat menertibkan masyarakat yang masih ada membawa ternaknya (dalam hal ini anjing), dengan membuat papan pengumuman atau baliho larangan demi menjaga kenyamanan pengunjung agar terhindar dari najis hadast besar yang berasal dari kotoran.
Selanjutnya, Herman, saat membacakan pemandangan umum Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa berpendapat, dengan daya serap belanja Operasi yang sedikit, harusnya bisa lebih bijak dalam mengaggarkan belanja agar apa yang menjadi prioritas dapat terlaksana secara maksimal serta apa saja kegiatan belanja modal Gedung dan bangunan yang tidak terlaksana atau mangkrak.
SILPA untuk tahun 2022 sebesar Rp. 65.526.639.168,47. Dalam hal ini dapat kita lihat kelemahan dari pemerintah daerah dalam bidang manajemen yang di sebabkan karena aturan keuangan dan administrasi yang tidak Terkelola dengan baik.
” Perlu menjadi catatan bagi pemerintah dalam menyusun program yang berpihak kepada masyarakat dan keseriusan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud untuk menimalisir SILPA yang telah terjadi selama ini,” ujar Herman.
Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa juga menanyakan terkait dengan Zonasi yang selalu menjadi persoalan. Selain itu penerimaan P3K juga disorot, diharapkan ada formulasi yang bisa mengunci untuk semua yang akan di terima adalah yang memang sudah pernah bekerja, memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah diharapkan segera menindak lanjuti SK P3K untuk kota padang panjang.
Penyampaian pemandangan umum terakhir dibacakan oleh Micko Kirstie, S.Psi mewakili Fraksi Nasdem terkait Realisasi Belanja daerah, pembengkakan belanja pegawai, sasaran belanja hibah. Selain itu Fraksi Nasdem juga meminta penjelasan terkait realisai Belanja Bantuan Sosial, belanja modal, gedung dan bangunan apa yang direncanakan dalam belanja modal, jalan, jaringan dan irigasi, serta Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
” Mohon penjelasan kenapa Belanja Bantuan Sosial hanya terealisasi sebesar 71.75% , Fraksi Nasdem sangat menyayangkan tidak tercapai di angka 100 persen. Fraksi Nasdem menilai selisih lebih kurang menghitung -+ Rp 1 Milyar.
” Jika disalurkan kemasarakat akan lebih bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri kami mohon penjelasannya,” ungkap Micko.
Dengan dibacakannya Pemandangan Umum oleh 6 Fraksi DPRD Padang Panjang tersebut yang berkaitan dengan nota penjelasan Walikota Padang Panjang terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disampaikan, untuk dapat dijadikan bahan dan masukan pada tahapan pembahasan berikutnya.(*)
