Padang Panjang, wartapublika.com — DPRD Kota Padang Panjang kembali menggelar Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua, Mardiansyah, S.Kom didampingi Wakil Ketua, Imbral, S.E, Selasa (14/11) di Gedung DPRD.
Kali ini, enam fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan Wali Kota Padang Panjang atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 serta Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Partai NasDem menanyakan keseriusan Pemko dalam mengoptimalkan pendapatan dari Pasar Sayur Bukit Surungan. Serta terkait dengan rencana pemindahan Pasar Kuliner ke Pasar Pusat yang sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.
Sementara pada Pajak dan Retribusi Daerah Fraksi NasDem melihat ada upaya untuk menyederhanakan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada satu organisasi perangkat daerah.
“Berdasarkan hal tersebut Fraksi NasDem melihat ranperda ini harus mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan PAD,” ungkap Micko Kirstie, S.Psi mewakili Fraksi NasDem.
Fraksi Gerindra meminta langkah konkret Pemerintah Daerah dalam menurunkan belanja pegawai ke angka 30 persen, dan mengoptimalkan pengalokasian dana belanja modal. Agar lebih selektif dan profesional dalam menerapkan kebijakan supaya tepat sasaran dan memberikan dampak yang baik bagi peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kurang menggeliatnya Pasar Pusat sangat berpengaruh. Rendahnya daya beli dan kunjungan ke pasar menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Kami minta Penjabat (Pj) Wali Kota untuk segera melaksanakan langkah-langkah penanganan secara serius. Baik melaksanakan penataan, memperbanyak event ataupun memberikan pelatihan pengembangan usaha,” sebut Yudha Prasetya yang mewakili Fraksi Gerindra.
Sementara itu, Puji Astuti, A.Md dari Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa mengharapkan tambahan belanja pada RAPBD 2024 ini dapat berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
Fraksi ini juga mempertanyakan konsep yang dilakukan pemerintah untuk pengembangan Pasar Pusat menjadi pasar rakyat dengan konsep wisata belanja. Mereka juga mengapresiasi konsep peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat yang akan dilakukan Pemko.
Pada kesempatan itu, Fraksi PBB-PKS yang diwakili Idris, S.Pd menanyakan apa saja program sederhana dan konkret yang bisa mewujudkan tema APBD yang diusung. Bagaimana dengan ide dan gagasan untuk pengembangan koperasi syariah yang akan memberi rasa aman dan nyaman bagi pedagang.
“Untuk poin belanja, ada beberapa poin kami sampaikan salah satunya yaitu jangan sampai ada program yang naik di tengah jalan tanpa diketahui di lingkungan pemerintah. Terutama yang berasal dari APBN yang bernuansa politik memenangkan kepentingan pihak tertentu,” sebutnya.
Sementara Fraksi Golkar melalui Dr. Novi Hendri, S.E, M.Si menyebutkan, pihaknya mendorong Pemerintah Daerah agar terus berupaya mencari potensi daerah dalam peningkatan PAD. Karena PAD merupakan variabel penting agar sumber pendapatan bisa berkembang.
Ia juga mempertanyakan terkait dengan program strategis apa saja di bidang pendidikan yang dianggarkan pada 2024, untuk tingkat PAUD, SD, SMP. Sedangkan di bidang kesehatan terutama bidang pelayanan, pihaknya melihat perlunya upaya memaksimalkan tenaga-tenaga kesehatan untuk lebih memberikan pelayanan yang ramah, nyaman dan bersahabat kepada masyarakat. Seperti di rumah sakit, puskesmas dan juga Dinas Kesehatan.
Mencermati ranperda pajak dan retribusi daerah, sebut Novi, fraksinya meminta penjelasan Pemerintah Daerah terkait dengan objek pajak dan retribusi yang baru dan yang hilang karena adanya aturan baru. Serta tahapan-tahapan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam menyusun ranperda ini.
Terakhir Fraksi PAN yang diwakili Hukemri menilai salah satu permasalahan utama pendapatan daerah adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pemerintah Daerah harus menciptakan inovasi dalam menyelesaikan persoalan ini
“Kita juga meminta Pemko untuk mencarikan solusi dalam meringankan beban masyarakat bagi anak yang bersekolah di tingkat SLTA. Salah satunya dengan menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pendidikan,” ucap Hukemri.
Terkait dengan ranperda pajak dan retribusi daerah, Fraksi PAN mempertanyakan beberapa hal terkait, yaitu kendala yang dihadapi dalam pembaharuan perda ini. Serta apa manfaat bagi masyarakat jika perda ini diberlakukan.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si menyebutkan, pihaknya akan melakukan pembahasan terkait dengan pemandangan umum yang telah disampaikan enam fraksi DPRD ini.
Sonny menyebutkan masa transisi kepemimpinan ini memang pihaknya tidak memiliki visi dan misi dalam penyusunan anggaran. Namun ia akan tetap memprioritaskan terhadap kepentingan masyarakat yang diselaraskan dengan program pembangunan nasional, provinsi dan pembangunan jangka panjang daerah.
“Insyaallah besok kita akan berikan jawaban atas penyampaian pemandangan umum yang diberikan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, sehingga Ranperda APBD 2024 ini dapat selesai tepat waktu. Begitu pula dengan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah bisa dibahas anggota Dewan terhormat,” sebutnya.
Rapat paripurna juga dihadiri Pj. Sekdako, Dr. Winarno, M.E, sejumlah anggota dewan, Forkopimda, kepala OPD, camat dan lurah serta undangan terkait lainnya. (rifki)
