Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang memperkuat komitmen membangun budaya sadar bencana melalui rangkaian kegiatan Refleksi Satu Abad Gempa 1926 yang melibatkan pemerintah, akademisi, insan pers, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga masyarakat umum. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendri Arnis dan Wakil Wali Kota Allex Saputra, momentum tersebut menjadi langkah strategis mewujudkan Padang Panjang sebagai kota yang tangguh, religius, aman, dan siap menghadapi berbagai potensi bencana.
Seratus tahun setelah Gempa Padang Panjang 1926 mengguncang wilayah ini, pemerintah menjadikan peringatan tersebut sebagai tonggak untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui pendekatan edukasi, kolaborasi lintas sektor, pelestarian sejarah, penguatan kesehatan masyarakat, serta ikhtiar spiritual.
Puncak rangkaian peringatan berlangsung pada Senin (29/6/2026) melalui Seminar Internasional bertajuk “Padang Panjang Kota Siaga Bencana” di Gedung DPRD Kota Padang Panjang. Forum ilmiah tersebut menjadi ruang bertemunya para pakar, pemangku kebijakan, dan masyarakat dalam merumuskan langkah strategis memperkuat mitigasi bencana.
Membuka seminar, Wali Kota Hendri Arnis menegaskan bahwa secara geologis Padang Panjang berada di kawasan rawan gempa bumi maupun bencana hidrometeorologi. Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan kenyataan alam yang harus disikapi dengan kesiapsiagaan, bukan ketakutan.
“Padang Panjang secara geologis berada di kawasan rawan bencana. Itu adalah fakta alam yang tidak bisa kita ubah. Namun, yang bisa kita ubah adalah cara kita menghadapinya,” tegas Hendri.
Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan harus menjadi budaya yang hidup di tengah masyarakat. Pengurangan risiko bencana tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, dunia pendidikan, media massa, hingga warga.
Menurut Hendri Arnis, membangun kota siaga bencana harus dilakukan secara menyeluruh. Edukasi, kolaborasi, penguatan kapasitas masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai gotong royong menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
Wali Kota juga mengapresiasi Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang Panjang bersama seluruh pihak yang menginisiasi seminar internasional tersebut sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengurangan risiko bencana.
Seminar menghadirkan narasumber dari berbagai disiplin ilmu, di antaranya Dr. Suryadi, M.A. dari Leiden University yang mengulas arsip sejarah Gempa 1926, Dr. Lana Saria, S.Si., M.Si., Ny. Maria Feronika Hendri Arnis, serta Undri, S.S., M.Si. Beragam perspektif yang disampaikan memperkaya pemahaman peserta mengenai mitigasi bencana dari sisi sejarah, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Ketua DPRD Padang Panjang, Imbral, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan mitigasi melalui fungsi legislasi dan penganggaran. Menurutnya, dampak bencana dapat ditekan apabila budaya mitigasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
Ketua PJKIP Padang Panjang, Rifnaldi, berharap seminar internasional tersebut melahirkan rekomendasi yang aplikatif sehingga semakin memperkuat budaya kesiapsiagaan masyarakat sekaligus menjadi bekal bagi generasi mendatang.
Semangat membangun ketangguhan masyarakat telah dimulai sehari sebelumnya. Pada Minggu (28/6/2026), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Padang Panjang bersama Komunitas Terapi Pijat Indonesia (KTPI) menggelar bakti sosial berupa pelayanan terapi totok punggung gratis bagi masyarakat.
Sejak pagi, puluhan warga memadati lokasi kegiatan. Mayoritas merupakan ibu rumah tangga yang datang bersama keluarga maupun tetangga untuk memperoleh layanan kesehatan secara cuma-cuma.
Ketua PWI Padang Panjang, Supriyanto, mengatakan pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menghadirkan manfaat secara langsung melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Menurutnya, masyarakat yang sehat akan menjadi masyarakat yang lebih produktif sekaligus lebih siap menghadapi berbagai situasi, termasuk ketika terjadi bencana.
Sekitar 60 warga memanfaatkan pelayanan sosial tersebut. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa mitigasi bencana tidak hanya berkaitan dengan jalur evakuasi maupun simulasi penyelamatan, tetapi juga dimulai dari kualitas kesehatan masyarakat.
Rangkaian Bulan Mitigasi Satu Abad Gempa diawali pada Sabtu (27/6/2026) melalui kegiatan Refleksi Satu Abad Gempa 1926 di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM).
Pada kesempatan tersebut dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan penanda sejarah Gempa 1926 sebagai simbol pengingat bagi generasi mendatang bahwa Padang Panjang pernah mengalami salah satu bencana terbesar dalam sejarah Sumatera Barat.
Refleksi tersebut menjadi ajakan agar sejarah tidak hanya dikenang, tetapi juga dijadikan pelajaran dalam memperkuat budaya sadar bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
Semangat gotong royong, kebersamaan, dan ketangguhan yang diwariskan para pendahulu setelah Gempa 1926 dipandang tetap relevan sebagai modal sosial dalam menghadapi tantangan kebencanaan masa kini.
Pemerintah Kota berharap keberadaan penanda sejarah tersebut menjadi media edukasi yang mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya mitigasi bencana.
Rangkaian Refleksi Satu Abad Gempa 1926 ditutup pada Senin malam (29/6/2026) melalui tausiah, zikir, dan doa bersama di Masjid Agung Manarul ‘Ilmi Islamic Centre.
Dalam sambutan Wali Kota Hendri Arnis yang dibacakan Wakil Wali Kota Allex Saputra, ditegaskan bahwa refleksi satu abad gempa bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi menjadi momentum membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya mitigasi bencana sekaligus mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui doa dan muhasabah.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang Panjang, Zulhamdi, mengajak masyarakat mengambil hikmah dari peristiwa Gempa 1926 dengan memperkuat keimanan, memakmurkan masjid, serta menjadikan setiap musibah sebagai pelajaran untuk meningkatkan kesiapan lahir dan batin.
Melalui seluruh rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang memperlihatkan bahwa membangun kota siaga bencana membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Penguatan ilmu pengetahuan, kesehatan masyarakat, pelestarian sejarah, kolaborasi lintas sektor, serta ikhtiar spiritual berpadu menjadi fondasi dalam mewujudkan Padang Panjang sebagai kota yang tangguh, religius, aman, dan siap menghadapi berbagai potensi bencana pada masa mendatang. (Adek)
