Press "Enter" to skip to content

Rupajang Terbitkan STPR Bagi Pegawai Untuk Melintasi Penyekatan PPKM Darurat

wartapublika.com-Menyikapi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM DARURAT) yang dilaksanakan Pemerintah mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021 nantinya, dimana selain Pulau Jawa dan Bali Pemerintah Indonesia juga memberlakukan bagi 15 kota/daerah di luar pulau jawa.

Di Sumatera Barat juga terdapat 3 kota yang harus melakukan PPKM Darurat karena tingkat kerawanan Penyebaran Virus Corona tinggi, diantaranya Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi.

Pada hari sebelumnya ketika Karutan Padang Panjang mengikuti Rapat persiapan PPKM di Balai Kota Padang Panjang, sesuai Peraturan yang belaku bahwa selain adanya jam malam, Take A Way Kuliner.

Kemudian tidak boleh adanya resepsi pernikahan nantinya akan diadakan juga penyekatan diberbagai titik akses masuk Kota Padang Panjang guna mengurangi mobilitas pergerakan masyarakat di dalam Kota.

Karutan Rudi Kristiawan menjelaskan, Mengingat Rutan Padang Panjang adalah Instansi Esensial yang penting dalam pelayanan Negara kepada Masyarakat, Rudi Kristiawan selaku Karutan Padang Panjang membuat Surat Tanda Registrasi Pekerja (STPR) bagi seluruh jajarannya.

“Hal ini dimaksudkan supaya pada saat penyekatan nantinya ketika anggota Rutan Padang Panjang melintas dapat diberikan ijin melintas,” ujar Rudi

Selain itu Karutan juga mengantisipasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara Petugas penyekatan gabungan dengan anggotanya yang ijin melintas.

Seperti hal nya yang sudah terjadi akhir-akhir ini di jakarta antara Anggota Paspampres melintas tanpa Baju Dinas akhirnya berbuntut terjadi kesalahpahaman dengan anggota Polri yang bertugas.

“Hal ini berakibat viral dilapisan kalangan masyarakat dan membuat Sinergitas TNI Polri sedikit tercoreng, ini yang kami tidak ingin terjadi dan kami ingin semuanya sama-sama saling menghormati dan menghargai sesama profesi kita yaitu sebagai Pelayan Masyarakat dan Abdi Negara,” ulas Rudi .

Selain itu, kata Rudi, sekarang juga sedang marak didaerah jakarta sana bahwa semua masyarakat yang masih diperbolehkan bekerja walaupun tidak semuanya tapi ketika berangkat ke kantor atau ingin naik moda transportasi seperti Kereta Api harus memiliki STPR yang dikeluarkan oleh atasan atau pimpinan Instansi atau Perusahaannya itu.

“Jadi kita ikuti aturan dan petunjuk yang sudah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia,” jelas Jebolan Akademi Ilmu Pemasyarakatan angkatan 43 itu.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Mission News Theme by Compete Themes.