DPRD ingatkan Pemko, arah pembangunan lebih jelas dan terukur.
Padang Panjang, wartapublika.com – Gedung DPRD Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, menjadi saksi bisu atas dinamika demokrasi lokal. Rapat paripurna yang berlangsung Selasa (2/7) di Ruang Rapat DPRD setempat dipimpin lansung Wakil Ketua Nurafni Fitri dan didampingi Wakil Ketua Mardiansyah.
Rapat dihadiri juga oleh Anggota Dewan , Wakil Walikota Allex Saputra, Sekretaris Dewan Wita Desi Susanti, Kabag Persidangan David Nover Martin, OPD dan undangan lainya turut hadir pada Rapat Paripurna tersebut.
Agenda utama rapat tersebut adalah pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Bukan sekadar formalitas, pemandangan umum ini menjadi panggung bagi setiap fraksi untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang mereka wakili. Setiap kata yang terucap, setiap angka yang dikaji, setiap usulan yang diajukan, merupakan cerminan dari harapan dan tuntutan masyarakat Padang Panjang akan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Fraksi PAN misalnya, mengawali dengan menekankan pentingnya sinergi antar OPD guna mewujudkan RPJMD 2025–2029 agar arah pembangunan lebih jelas dan terukur. Fraksi PAN menyoroti penurunan ekonomi yang berdampak pada daya beli masyarakat, serta mendesak solusi konkret dari pemerintah, bukan sekadar slogan.
Melalui juru bicaranya Yandra Yane, Fraksi PAN ini juga meminta pemerintah kota melalukan optimalisasi pemanfaatan pendapatan daerah demi peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat kota Padang Panjang.
Sementara Fraksi Gerindra menilai RPJMD harus disusun secara demokratis dan partisipatif, selaras dengan perencanaan nasional. Gerindra mendukung tema pembangunan 2025, namun meminta indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi 4,65% dan pengangguran 4,48% benar-benar diwujudkan.
Pemandangan umum Fraksi Gerindra yang disampaikan Yudha Prasetia tersebut juga mengingatkan agar perubahan APBD sesuai dengan aturan dan tetap transparan, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa yang disampaikan Ridwansyah, menyoroti pentingnya belanja daerah yang produktif, realistis, dan berpihak pada ekonomi rakyat dan meminta kejelasan program yang mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta strategi pemberdayaan SDM agar mampu bersaing.
Selain itu, Fraksi Karya Demokrat yang disampaikan melalui juru bicaranya Ridwansyah mempertanyakan kebijakan pariwisata berbasis masyarakat agar lebih terintegrasi dalam visi pembangunan kota.
Fraksi PBB-PKS yang disampaikan Hendra Saputra mengkritik sejumlah kebijakan 100 hari pemerintahan. Menurutnya belum berdampak signifikan, seperti kebijakan One Way, pemotongan TPP dan mempertanyakan efektivitas belanja modal yang meningkat namun belanja operasional justru menurun.
Fraksi ini juga menyoroti pemangkasan program bantuan langsung ke masyarakat, dan mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran serta efektivitas kebijakan menekan angka pengangguran.
Sementara itu, Fraksi NasDem mendukung visi besar kota yang maju dan bermarwah, namun mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya di tengah tantangan PHK dan lemahnya ekonomi lokal.
Pemandangan umum Fraksi NasDem yang disampaikan Andre Hilman Pratama ini juga menyoroti serapan anggaran dan menilai belum maksimalnya serapan anggaran dan ingin tahu langkah perbaikan agar program prioritas berjalan tepat sasaran dan efisien. (*)
