Padang Panjang, wartapublika.com- Menindaklanjuti penyampaian RANPERDA tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2024 – 2045 yang secara resmi telah disampaikan oleh saudara PJ Walikota pada Hari Senin 15 Juli 2025 yang lalu, 6 Fraksi DPRD Kota Padang Panjang sampaikan pemandangan umum dalam rapat Paripurna, Senin (22/7).
Diawali Pemandangan Umum Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yang dibacakan oleh Puji Hastuti, A.Md, disampaikan perlunya langkah-langkah kedepannya sehingga seluruh misi dalam RPJPD dapat terlaksana dan tercapai sampai tahun 2045.
“Kami berharap dalam RPJPD memuat narasi yang menggambarkan multikutur (etnik & Agama ) karena kita melihat kemajuan kota Padang Panjang yang akan berkembang dikemudian hari tanpa meninggalkan muatan local yang sudah ada” ungkap Puji.
Selain itu, tolak ukur untuk pencapaian target dari 17 visi pada RPJPD sehingga visi ini menjadi harapan yang bernas.
Dilanjutkan Fraksi Golkar, dalam pemandangan umum yang disampaikan oleh Mahdelmi, S.Sos. Terkait Ranperda RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045, Fraksi Golkar mempertanyakan perumusan RPJPD terhadap isu Strategis Nasional yang berkaitan dengan bonus demografi.
Fraksi Golkar juga mendorong Pemerintah Daerah untuk terus berupaya untuk berinovasi dalam menekan angka prevalensi Stunting, mengingat bangsa Indonesia secara nasional telah menetapkan visi Indonesia Emas di tahun 2045. Pada sektor pembangunan SDM, Fraksi Golkar meminta gambaran program pendidikan terutama yang berbasis IT pada lingkungan dunia pendidikan.
Masukan lain diantaranya sinergitas Pembangunan dan pengembangan pariwisata.
“Kami belum melihat pariwisata untuk dijadikan perioritas acuan perencanaan setiap pembangunan terutama pariwisata yang berbasis masyarakat”, tambah Mahdelmi.
Pengembangan dan pembinaan UMKM juga disinggung dalam merumuskan RPJPD serta menyiapkan akses pengembangan dan perluasan sarana pendidikan bagi Pondok Pesantren sehingga Kota Padang Panjang untuk menjadikan kota tujuan Pendidikan dengan menampung siswa dari luar Padang Panjang. Pemerintah Daerah juga diingatkan untuk membangun kerjasama dengan daerah tetangga terutama sebagai daerah penyangga pembangunan.
Penyampaian pemandangan umum dilanjutkan oleh Kiki Anugerah Dia, SE. dari Fraksi Nasdem bahwa sebagai kota pembaharuan Pendidikan Islam di Sumatera Barat untuk 20 Tahun kedepan perlu penguatan dan Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Keagamaan, Optimalisasi Penerapan Kurikulum agama, mewujudkan Padang Panjang sebagai kota Pencetak kader Ulama melalui Program Pendidikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) hingga menghadirkan Perguruan Tinggi Islam di Padang Panjang.
Dalam upaya mewujudkan padang panjang yang agamis, maju dan Sejahtera untuk 20 tahun kedepannya, dalam masalah Kesehatan Fraksi Nasdem menyarankan Optimalisasi Penyuluhan Kesehatan, Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar hidup Sehat serta Peningkatan Kerja sama dengan Dinas Instansi Terkait.
“Perlu adanya komitmen dari Pemko untuk terus meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, memiliki keterampilan yang relevan, efesiensi dalam penyelenggaraan anggaran terutama dalam program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan upaya pencapaian target pendapatan daerah yang belum tergali secara maksimal. Sistim pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan membuat suatu daerah jadi maju langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang Panjang untuk menghasilkan putra daerah generasi Z kota Padang Panjang cerdas dan kompetitif untuk 20 tahun kedepan”, jelas Kiki.
Selanjutnya, Fraksi PBB-PKS meminta dalam Menyusun dan menetapkan RPJPD, harus mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional, yaitu pada program “Indonesia Emas”. Hal tersebut disampaikan oleh Hendra Saputra, SH saat membacakan pemandangan umum fraksinya.
Untuk menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Event dan Festival besar, perlu upaya ekstra dari Pemerintah Daerah untuk meramaikan pengunjung ke Padang Panjang, mengingat pembangunan Tol Padang- Pekan Baru yang disinyalir bisa membuat Kota Padang Panjang menjadi sepi.
Fraksi PBB PKS juga memberikan penegasan bahwa Kota Padang Panjang Sebagai Kota Pendidikan Islami yang harus tetap menjadi yang utama dalam penetapan RPJPD ini.
Antisipasi bentuk tantangan terbesar yang akan dihadapi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan RPJMD dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi, Fraksi PBB-PKS berharap koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjamin keberlangsungan RPJPD dan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi digital dalam mewujudkan perencanaan pembangunan.
Fraksi PBB PKS juga menanyakan bagaimana Pemko akan memastikan bahwa visi “Padang Panjang yang Agamis, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” serta misi-misi yang telah dirumuskan akan menjadi landasan yang kuat bagi setiap calon Kepala Daerah dalam menyusun visi dan misi pada proses Pilkada mendatang serta implementasi dari 17 Arah Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.
Dilanjutkan Fraksi Gerindra, Riza Aditya Nugraha, SH. menyampaikan Terkait cita-cita kota Padang panjang untuk 20 tahun ke depan yang dinyatakan dalam pernyataan visi RPJPD 2025-2045 visi pembangunan Kota Padang Panjang yaitu “Padang Panjang Agamis, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Diharapkan menjadi perhatian serius dalam menyusun program tepat guna yang sesuai dengan tujuan undang-undang nomor 25 tahun 2024.
Ia juga meminta agar Pemerintah daerah untuk mencermati beberapa hal yang mana salah satunya terkait Peningkatan infrastruktur dan penerapan teknologi tepat guna. Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah segera melakukan penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta perhatian terhadap proyeksi beban kota untuk 20 tahun ke depan.
Terkait dengan Pendidikan, Kebijakan yang tepat sasaran serta berkeadilan belum sepenuhnya diterapkan, membenahi dan memberikan pelayanan publik yang terbaik terhadap Masyarakat, Revitalisasi pasar pusat perlu sesegera mungkin dilaksanakan, serta Proses pemindahan pasar kuliner ke pasar pusat.
Fraksi Gerindra sangat menyayangkan sangat lamban nya penanganan upaya-upaya tanggap darurat. “Tidak nampaknya progres untuk pemulihan Infrastruktur dan ekonomi masyarakat, menjadi catatan serius kegagalan pemerintah daerah dalam mengurus kebutuhan vital masyarakatnya”, imbuh Riza.
Dari nota penjelasan yang disampaikan oleh Pj.Walikota, Yandra Yane, SE. dari fraksi PAN meminta menjadikan Pendidikan menjadi visi Kota Padang Panjang.
Pemerintah daerah diminta mewujudkan masyarakat sejahtera melalui transformasi ekonomi di Kota Padang Panjang dikala banyaknya ancaman perubahan struktur pembangunan seperti jalan tol yang melewati Kota Padang Panjang.
Dibidang Pendidikan, Fraksi PAN meminta kualitas Pendidikan agar ditingkatkan, disaat minimnya sarana sekolah lanjutan Tingkat Atas dan Perguruan Tinggi di Kota Padang Panjang.
“Kami meminta langkah-langkah pemerintah kota Padang Panjang untuk meningkatkan lingkungan hidup berkualitas dalam kondisi Padang Panjang secara Geografis adalah daerah rawan bencana”, ucap Yandra Yane.
Dengan disampaikannya pemandangan umum fraksi tersebut, DPRD berharap kiranya RANPERDA ini dapat dibahas pada pembahasan-pembahasan berikutnya sehingga RANPERDA ini nantinya dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah.(*/humas DPRD PP)
