Padang Panjang, wartapublika.com- Ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Padang Panjang menggelar aksi damai menyampaikan sejumlah tuntutan mereka, dihalaman Balaikota setempat, Selasa (19/11/2024).
Kooordinator lapangan (Korlap) aksi, Roni Akbar dalam orasinya menyampaikan 4 tuntutan terkait kejelasan status mereka kepada Pemko Padang Panjang.
“Menolak outsourcing, jadikan kami Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tolak pemberhentian per 1 Januari 2025, dan tetap alokasikan anggaran untuk THL pada APBD 2025,” ujar Roni merincikan.
Sementara, Ketua Forum Non ASN Kota Padang Panjang, Riki Satria menyebutkan terdapat 1.400 orang THL di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. “Rinciannya 1.200 orang sudah masuk data base BKN dan 200 orang belum masuk data base BKN,” ujarnya.
Riki menambahkan, beberapa bulan lalu, Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan sosialisasi bahwa nanti pada 1 Desember 2024 sebagian Non ASN atau THL akan dirumahkan.
Hal itu menyikapi UU ASN nomor 20 tahun 2023 dan sebagian dilakukan alih daya melalui mekanisme outsourcing atau di pihakketigakan.
“Inikan bentuk kezaliman bagi kami, sementara Non ASN di daerah lain diperjuangkan untuk diangkat jadi PPPK,” tegasnya.
Riki kembali menyebutkan, terdapat 1.200 orang Non ASN Pemko Padang Panjang yang terdata di BKN dan menurut Undang-undang harusnya diprioritaskan untuk diangkat jadi PPPK.
“Seharusnya Pemerintah Kota Padang Panjang memprioritaskan Non ASN yang telah masuk database untuk diangkat jadi PPPK,” katanya.
Kenyataannya, Pemko Padang Panjang hanya mengajukan 71 orang dari 1.200 orang untuk diangkat PPPK. “Jadi, berhubung hal itu tidak sesuai dengan keinginan kami makanya hari ini kami gelar aksi demo damai,” pungkasnya.
Aspirasi Diterima Pj Wali Kota
Penjabat (Pj) Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra yang hadir beserta Pj Sekdako Winarno dan pimpinan OPD lainnya, menanggapi tuntutan peserta demo, mengatakan jika Pemko Padang Panjang tidak berniat merumahkan Non ASN.
“Kita tetap akan perjuangkan Non ASN untuk diangkat jadi PPPK, tentunya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” ujar Sonny.
Mendengar penyampaian Pj wali kota, peserta demo kemudian meminta untuk menyampaikan aspirasi di dalam gedung Balaikota.
Setelah berembuk, akhirnya disepakati masing-masing 3 orang Non ASN utusan OPD memasuki gedung Balaikota untuk beraudiensi dengan Pj Wali Kota.
Pantauan di lapangan, aksi demo damai berlangsung kondusif, tampak juga sejumlah aparat kepolisian berjaga-jaga di lokasi aksi demo. (jk/adk)
