PADANG PANJANG, Wartapublika.com — Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian bersama Pemerintah Kota Padang Panjang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Optimalisasi PAD yang digelar Kejari Padang Panjang di aula kantornya, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para asisten, kepala bagian, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyampaikan apresiasi kepada Kejari yang terus memberikan pendampingan dan edukasi kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus memperkuat sistem pengelolaan pemerintahan.
Selain pencegahan korupsi, Hendri menilai peningkatan PAD juga harus menjadi fokus bersama karena menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah potensi PAD yang belum tergarap secara optimal sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih terukur dan berkelanjutan untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Karena itu, seluruh OPD diminta lebih proaktif dalam melakukan pendataan, pengawasan, serta pengembangan berbagai sumber pendapatan yang dimiliki daerah.
Menurut Hendri, sektor perparkiran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendataan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta retribusi persampahan masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD.
“Konsep peningkatan PAD harus terus kita maksimalkan, mulai dari sektor perparkiran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendataan pelaku UMKM, hingga retribusi persampahan. Masih ada potensi-potensi yang belum terdata secara maksimal dan ini harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada kemampuan menggali potensi yang ada, tetapi juga membutuhkan sistem pengelolaan yang tertib, transparan, dan berbasis data yang akurat.
Dengan sistem yang baik, seluruh potensi penerimaan daerah dapat tercatat dan dikelola secara maksimal sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan.
Hendri berharap kolaborasi yang selama ini terjalin dengan Kejaksaan dapat terus diperkuat, baik dalam aspek pencegahan korupsi maupun dalam upaya mendukung optimalisasi pengelolaan PAD.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Bambang Irawan, mengatakan kejaksaan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah mengenai langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi serta penguatan tata kelola pemerintahan.
“Melalui kegiatan ini kami berharap kesadaran terhadap pencegahan korupsi semakin meningkat dan upaya optimalisasi PAD dapat berjalan lebih baik. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan agar kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemko dan Kejari Padang Panjang menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam menggali serta mengelola sumber-sumber pendapatan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. (Adek)
