Press "Enter" to skip to content

Peduli Pekerja Rentan, Walikota Fadly Amran Terima Penghargaan Dari BPJS Ketenagakerjaan

PADANG PANJANG – Walikota H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menerima piagam penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Penghargaan itu diberikan karena perhatian Pemko Padang Panjang terhadap pekerja rentan. Piagam penghargaan diserahkan lansung oleh Deputi Direktur Wilayah Sumbar-Riau-Kepri, Eko Yuyulianda kepada walikota Fadly Amran di Ruang Pertemuan Hotel ZHM Padang, Rabu (15/9).

Eko Yuyulianda mengapresiasi kebijakan yang telah diterapkan di Padang Panjang, karena Pemko Padang Panjang sangat peduli kepada para pekerja rentan, ” Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pekerja rentan yang telah didaftarkan dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Eko.

Walikota Fadly Amran mengakui melindungi para pekerja rentan merupakan program nasional. Pemerintah Kota Padang Panjang sangat konsen terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

Ia mengatakan, pemerintah daerah tentu sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pihaknya juga melihat sisi-sisi mana saja yang merupakan kepentingan pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan lakukan dalam mendukung pemerintah daerah.

“Pemerintah Kota terus berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Apapun program dari pusat, pastinya semaksimal mungkin kami lakukan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Fadly Amran

Tidak sampai disitu, kata Fadly, kedepan Pemko Padang Panjang akan berupaya agar mayoritas pekerja rentan mendapatkan jaminan dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehari-hari dan menganggarkan dana stimulan dari Pemko.

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Ewasoska, SH menjelaskan perlindungan jaminan sosial tidak saja menjadi tanggungjawab dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja formal, namun selayaknya perlindungan tersebut juga berhak didapatkan pekerja dari sektor informal atau pekerja rentan.

Pekerja rentan merupakan pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim.

Para pekerja tersebut diantaranya petani, nelayan, pedagang kaki lima, guru ngaji, kiai ponpes tradisional salafi, marbot, pengurus dewan kemakmuran masjid (DKM), ” Dan para pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata,” ujar Ewasoska

Perlindungan terhadap pekerja informal merupakan bagian dari sesuatu hal yang harus terus digiatkan dan kita pikirkan bersama. Namun para pekerja informal tersebut ada juga bagian aspek kesehatannya serta kita harus lihat juga dari basis ketidakmampuan.

Ewasoska menambahkan Pemko Padang Panjang telah menganggarkan dana stimulan dan jaminan tenaga kerja sejak tiga tahun belakangan, dengan rincian tahun 2019 sebanyak 1000 orang, 1500 orang pada tahun 2020 dan tahun 2021 ini sebanyak 2000 orang.

” Insyaa Allah ke depan di anggaran perubahan kami akan usulkan penambahan lagi untuk 1.000 orang pekerja rentan yang akan menerima stimulan dan jaminan ketenagakerjaan,” ujar Ewasoska didampingi Kepala Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan DPM-PTSP, Mardi Suntami.

Dalam kegiatan ini, salah seorang pekerja asal Padang Panjang, Fahrudin yang bekerja sebagai penjaga sekolah di TK Darul Fallah juga menerima secara simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Wako Fadly yang disaksikan Eko Yuyulianda.

“Alhamdulillah, perhatian Pemko terhadap kami para tenaga kerja nonformal di Kota Padang Panjang, mulai dari bantuan berbentuk motivasi kerja, hingga stimulan BPJS Ketenagakerjaan,” sebut Fahrudin.(*/adek)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Mission News Theme by Compete Themes.