Padang, wartapublika.com – Suasana aula kantor Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK) Sumatera Barat terasa berbeda. Deretan pejabat kota Padang Panjang, menahan senyum bangga ketika kabar tentang raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diumumkan. Tepuk tangan pecah, bukan sekadar seremoni, tetapi luapan rasa lega atas perjalanan panjang memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Tahun ini menjadi lebih istimewa karena kota Padang Panjang tersebut berhasil mempertahankan predikat WTP sebanyak 10 kali secara berturut-turut dan masuk daerah dengan capaian terbaik tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
Capaian tersebut ditandai dengan diraihnya indeks tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 86,02 persen dan menempatkan Padang Panjang pada peringkat kedua terbaik di Sumatera Barat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 diserahkan Kepala Perwakilan BPK Sumbar Sudarminto Eko Putra kepada Wali Kota Hendri Arnis didampingi Ketua DPRD Imbral, Jumat (29/5/2026) di Kantor BPK Sumbar.
Sudarminto menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemko Padang Panjang dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah selama satu dekade terakhir. Opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemko Padang Panjang dinilai telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Ini menunjukkan komitmen yang baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Walikota Hendri Arnis mengungkapkan rasa syukur atas raihan WTP ke-10 tersebut. Ia menyebut keberhasilan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, serta OPD yang terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, opini WTP ke-10 ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional. Ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” katanya.
Hendri menegaskan, seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
“Kita ingin seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan secara maksimal agar tidak menjadi temuan berulang di tahun berikutnya, termasuk penyelesaian persoalan aset daerah yang masih menjadi perhatian,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim penyusun laporan keuangan daerah, mulai dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat, hingga seluruh OPD yang telah bekerja maksimal dalam memastikan laporan keuangan tersusun sesuai ketentuan.
Senada dengan itu, Kepala BPKD Zia Ul Fikri menyebut capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara profesional dan penuh kehati-hatian.
“Keberhasilan ini tentu menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Pj Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Staf Ahli Dian Eka Purnama, Kepala Inspektorat Ferino Romiko, Kepala Dinas Kominfo Harry Rizka Perdana, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Bagi masyarakat, capaian ini mungkin terdengar teknis dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun sesungguhnya, WTP memiliki makna yang lebih dekat dengan pelayanan publik. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi dasar agar pembangunan berjalan tepat sasaran, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.
Keberhasilan meraih WTP secara berturut-turut juga menjadi cerminan meningkatnya budaya kerja birokrasi yang lebih tertib dan profesional. Sejumlah daerah yang berhasil mempertahankan WTP berkali-kali menyebut pencapaian tersebut sebagai hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat. (*/adek)
