Press "Enter" to skip to content

OJK Sumbar Apresiasi TPAKD Tanah Datar

TANAH DATAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat memberi apresiasi program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tanah Datar. Hal itu disampaikan Bupati Tanah Datar diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekobang Nusyirwan, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Program Kerja TPAKD secara virtual di Gedung Indo Jolito Batusangkar, Selasa (31/08/2021).

Rakor ini diikuti OJK Sumbar, Biro Perekonomian Sumbar dan unsur TPAKD Tanah Datar. Dari unsur TPAKD hadir Kadis Pertanian Yulfiardi, Kadis Koperindag Darfizal, Kepala Bagian Perekonomian Masni Yuletri dan Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar Fauzan.

Dari OJK Sumbar hadir Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non Bank, Pasar Modal dan Edukasi Konsumen Irawati dan Kasubbag Edukasi dan Perlindungan Konsumen Meidia Venny serta dari Biro Perekonomoan hadir Kabid Kebijakan Perekonomian dan Kasubag Analisis Ekonomi Mikro.

“TPAKD Tanah Datar di bawah arahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati sesudah penyampaian program kerja 2021 kepada OJK, dan OJK memberi apresiasi karena program yang disampaikan, konkrit dan sudah sesuai yang diamanatkan TPAKD, sehingga hari ini progam kerja Tanah Datar dibahas secara khusus untuk mempertajam dan memperdalamnya,” sampai Nusyirwan.

Nusyirwan tambahkan, program kerja ini sudah meliputi aspek penguatan kapasitas anggota TPAKD, optimalisasi produk dan layanan keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan dan monitoring dan evaluasi program kerja.

Nusyirwan juga berharap, dengan rakor ini OJK dan pemerintah provinsi dapat memberi penguatan terhadap program strategis Tanah Datar, untuk membantu masyarakat khususnya akses permodalan dan asuransi bagi petani dan peternak.

Sementara Masni Yuletri yang juga Sekretaris TPAKD menjelaskan, program kerja juga sudah ada target-target kerja yang terukur seperti program kerja pemberantasan rentenir di Kabupaten Tanah Datar, yang sudah direncanakan untuk dianggarkan subsidi bunga pinjaman pada APBD Perubahan 2021 dan dilanjutkan pada APBD 2022, sehingga bisa meringankan beban UMKM untuk akses permodalan, mendapatkan modal yang cepat, mudah dan murah.

Lebih lanjut Masni jelaskan pemerintah daerah bekerjasama dengan perbankan akan membantu UMKM dengan subsidi bunga dan perbankan menyalurkan dana kreditnya.

“Sasaran pemberian kredit yaitu untuk UMKM yang membutuhkan modal, di mana marginnya lebih rendah dari margin yang biasanya dibayarkan kepada perbankan, termasuk juga ada untuk petani dan peternak yang sudah dilaksanakan program asuransi, sehingga petani dan peternak akan terbantu ketika gagal panen atau ternaknya mati,” pungkas Masni. (*/adek))

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Mission News Theme by Compete Themes.