Jakarta, – wartapublika.com- Bupati Tanah Datar Eka Putra mengungkapkan, ia bersama dinas terkait memanfaatkan momentum awal tahun 2025 untuk terus memperjuangkan berbagai anggaran dana bantuan dari Pemerintah Pusat.
Hal ini disampaikan Bupati Eka Putra didampingi Kadis PU PR Ten Feri, Kadis Perkim LH Novi Hendri, Kalaksa BPBD dr. Ermon Revlin, Kabid Bina Marga Reflidarlis, Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi Netrizal, Kabag PBJ Mustika Suarman dan beberapa staf, Senin (6/1/2025) saat kunjungan ke BNPB di Jakarta.
Dikatakan Eka Putra, ia bersama jajaran OPD terkait di Tanah Datar berkunjung ke BNPB untuk mengetahui dan berkoordinasi terkait anggaran Dana Siap Pakai (DSP) Pembangunan Infrastruktur Darurat Pasca Bencana Alam.
“Saat ini 60 bangunan relokasi terpadu dengan dana Rp40 miliar lebih yang ada di Kecamatan Rambatan sudah rampung, menunggu peresmian dan penyerahan aset sehingga bisa segera dimanfaatkan masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan galodo yang telah terdata,” ungkapnya.
Tidak itu saja, tambah Bupati, saat ini sudah terdata 162 relokasi mandiri dan 7 jembatan yang rusak pasca bencana alam Banjir Bandang dan Galodo yang perlu petunjuk dari BNPB karena akan menelan biaya lebih kurang Rp19,6 Miliar.
“Dalam kunjungan ini kami minta petunjuk terkait pelaksanaan pembangunan 162 rumah relokasi mandiri dan juga kelanjutan pembangunan 7 unit jembatan rusak yang saat ini masih menggunakan jembatan bailey. Di kesempatan ini juga kami mohon tambahan bantuan bagi masyarakat kami yang ada di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto untuk relokasi mandiri sebanyak 23 KK,” tambah Eka Putra.
Sementara itu Deputi Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB Jarwansyah didampingi Tenaga Ahli Kepala BNPB Agus Masanto, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Eni Supartini dan jajaran saat menyambut Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.
Diungkapkan Jarwansyah, pembangunan rumah relokasi mandiri sudah bisa dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat yang ditentukan, dan untuk pembangun jembatan dan penambahan kuota silahkan ajukan sesegera mungkin dalam waktu dekat.
“Silahkan bangun rumah relokasi mandiri asalkan disediakan lokasi atau lahan tempat pembangunan di wilayah Tanah Datar, kita telah anggarkan Rp60 juta untuk 1 unit rumah, dan untuk jembatan segera ajukan proposal sesegera mungkin,” tukasnya. (Pro/nh)
