WARTA PUBLIKA.COM-Sejumlah kritikan, saran, masukan Fraksi DPRD Padang Panjang pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang Terhadap Nota Penjelasan Walikota Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Padang Panjang Tahun Anggaran 2021.
Rapat yang dipimpin lansung oleh Ketua DPRD Mardiansyah didampingi wakil ketua Yulius Kaisar dan Imbral itu diikuti walikota dan wakil walikota Fadly Amran-Asrul, Forkompimda dan OPD itu digelar di Ruang Rapat DPRD setempat, Selasa ( 28/6/22)
Ketua DPRD Mardiansyah mengatakan penjelasan walikota atas penyampaian rancangan peraturan daerah kota padang panjang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Padang Panjang tahun anggaran 2021 disampaikan oleh walikota Padang panjang pada hari senin tanggal 27 Juni 2022.
” Kita berharap dari pandangan umum fraksi DPRD ini, Ranperda yang diusulkan pemerintah daerah dapat disetujui menjadi peraturan daerah setelah dilakukan pembahasan-pembahasan,” ujar Mardiansyah kepada wartapublika.com usai rapat paripurna.
Meskipun begitu, Mardiansyah tetap berharap semua hasil peraturan daerah tersebut betul-betul berpihak kepada masyarakat, APBD yang dianggarkan betul-betul bersentuhan dengan masyarakat Padang Panjang.
Pada kesempatan ini, seluruh fraksi menyampaikan pandangannya melalui juru bicara masing-masing, dari Fraksi PAN oleh Zulfikri, Fraksi Nasdem oleh Micko Kristi, Fraksi Gerindra oleh Yudha Prasetia, Fraksi Golkar oleh Yovan, Fraksi PBB-PKS oleh Hendra Saputra dan Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa oleh Herman.
Fraksi PAN diantaranya menanggapi gambaran umum realisasi pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2021, apakah pengunaan belanja daerah tersebut tepat sasaran dan sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Padang Panjang.
Kemudian Fraksi PAN menilai belum melihat hasil kerja pemerintah pemerintah daerah dalam menyelesaikan aset pemerintah yang delapan persil di Bancah Laweh, kemudian apakah aset yang dibeli pemerintah kota dari tahun ke tahun itu sudah dibalik nama atas nama pemerintah daerah.
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi yang tinggi untuk pemerintah kota padang panjang yang kembali mempertahankan opini WTP terhadap laporan keuangan daerah selama 6 kali berturu-turut, dan mudah-mudahan capaian ini dapat dipertahankan kedepannya.
Fraksi Gerindra juga mengapresiasi merealisasikan pendapatan anggaran yang mengalami kenaikan sebesar 105,92%, dan capaian ini sudah seharusnya dipertahankan di kemudian hari. Tapi kenaikan ini tidak sebanding dengan masih adanya pendapatan yang masih kurang maksimal, seperti retribusi daerah.
Sedangkan Fraksi Nasdem berharap penghargaan semacam ini setiap tahun dapat diperoleh sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dari sisi pelaporan keuangan yang telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Padang Panjang meskipun masih ada beberapa catatan yang sama-sama perlu kita benahi secara bersama.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan hakikat dari pelaksanaan proses demokrasi. Secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan bermuara kepada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat, baik kepada eksekutif maupun legislatif.
Sementara Fraksi Golkar dari sisi dari Retribusi Daerah, yang telah direncanakan belum optimalnya kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian retribusi daerah, apa yang menjadi penyebab tidak tercapainya target retribusi daerah tersebut
Fraksi Golkar juga melihat dari belanja operasi terutama belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang mana belanja tersebut sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat , apa yang menjadi
Sedangkan Fraksi PBB-PKS, endorong Pemko agar terus berupaya mencari potensi daerah dalam rangka meningkatkan PAD, karena PAD merupakan salah satu variable penting agar sumber pendapatan pembangunan berkembang dan tetap stabil.
Fraksi PBB-PKS menilai Kota Padang Panjang cukup Kaya akan potensi PAD dan aset daerah, namum belum tergali secara maksimal, sehingga PAD yang semestinya jadi cerminan kemampuan dan kemandirian daerah belum nampak terwujud.
Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa mencermati gambaran umum realisasi PAD secara keseluruhan sudah mencerminkan kinerja yang baik. Dari semua Pendapatan Asli Daerah baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat bahwa persentase realisasi di atas 100 persen.
Namun Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa belum melihat retribusinya tidak mencapai 100 persen, apa kendala apa saja dalam realisasi retribusi daerah tersebut menjadi pertanyaan yang disampaikan Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa.
Hampir seluruh dari pandangan umum Fraksi DPRD Padang Panjang tersebut menyikapi masalah penerimaan siswa baru, terutama masalah penerimaan siswa baru ditingkat SLTA. Fraksi DPRD Padang Panjang berharap Pemko Padang Panjang melakukan kerjsa sama yang inten dengan Pemprov.
