Press "Enter" to skip to content

DPRD Tanah Datar Setujui LPjP APBD TA 2020 Jadi Perda.

Tanah Datar, Warta Publika.Com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan itu disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar yang dipimpin Wakil Ketua Anton Yondra didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu, Wakil Ketua Saidani dengan dihadiri 23 orang anggota serta Sekwan Elizar, Selasa (29/6).

Bamus DPRD Tanah Datar melalui juru bicara Zulhadi sampaikan bahwa perumusan LPjP pelaksanaan APBD tahun 2020 Bupati berdasarkan  Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumbar tahun 2020 dalam menindaklanjuti hasil temuan kepada OPD terkait.

Diantara rekomendasi tersebut adalah temuan pada  pelaksanaan pekerjaan infrastruktur dalam kegiatan tidak memenuhi  standar konstruksi, pajak retribusi rumah makan, restoran dan menara/ tower telekomunikasi.

Sementara itu, Juru Bicara Banggar Saidani sampaikan hasil pembahasan yang telah dilakukan secara intensif Tim bersama TAPD menyepakati realisasi pelaksanaan APBD Tanah Datar tahun 2020 yaitu Pendapatan sebesar Rp 1.194.818.538.888,03, dan Belanja sebesar Rp. 1.047.623.660.718,80 dengan Aset pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.308.977.994,417,22.

Hasil dari pembahasan tersebut juga telah disetujui 8 fraksi dan seluruh anggota DPRD melalui juru bicara masing-masing fraksi yaitu Fraksi PAN Jasmadi, PPP Agus Tofik, Demokrat Syafril, PKS Dekminil, Gerindra Afrizal ST, Hanura Beni Apero, Perjuangan Golkar  Afriman  dan Fraksi  NasDem Khairul Abdi.

Keputusan bersama DPRD dan Bupati atas pelaksanaan  LPjP APBD tahun 2020 tersebut dituangkan dalam nota persetujuan DPRD dan Bupati, selanjutkan disampaikan ke Gubernur untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Richi Aprian sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DRPD Tanah Datar yang telah merampungkan pembahasan Ranperda LjJP APBD tahun 2020 untuk dijadikan Peraturan Daerah.

Disamping itu Wabup tambahkan bahwa seluruh masukan, usulan dan juga kritik yang disampaikan baik pada waktu pemandangan umum maupun pembahasan dengan mitra kerja akan menjadi bahan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan di Tanah Datar.

Dengan telah ditetapkan menjadi Perda akan menjadi dasar dan pedoman untuk penyusunan KU-PPAS Perubahan APBD 2021 dan pesan kepada  seluruh OPD dan ASN  dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan kegiatan harus selalu mengacu kepada perundang-undangan. (adek)

 

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Mission News Theme by Compete Themes.