Press "Enter" to skip to content

DPRD Padang Panjang Paripurnakan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2020

Setelah dilakukan pembahasan yang panjang akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang menyetujui Ranperda Pertanggung jawaban Walikota tahun 2020 menjadi Perda,melalui Rapat Paripurna DPRD Padang Panjang tentang Penyampaian akhir Fraksi DPRD dan Pengambilan Keputusan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2020, di Ruang sidang DPRD setempat, Senin (14/6). Rapat dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah didampingi Wakil Ketua Imbral, Yulius Kaisar dengan dihadiri oleh anggota DPRD Padang Panjang , Walikota Fadly Amran, Forkimpimda dan undangan lainya.

Ketua DPRD Mardiansyah mengatakan, ada beberapa tahapan pembahasan yang dilalui. Diawali dengan Penyampaian Nota Penjelasan Walikota Padang Panjang terhadap RANPERDA kota Padang Panjang tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 kota Padang Panjang yang telah disampaikan pada tanggal 7 Juni 2021

Kemudian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Walikota Padang Panjang atas RANPERDA tentang Pertanggung Jawaban Pelaksaksanaan APBD tahun Anggaran 2020 kota Padang Panjang yang disampaikan tanggal 8 juni 2021. Selanjutnya Jawaban Walikota Padang Panjang atas Pemandangan Umum Fraksi yang telah disampaikan pada tanggal 9 juni 2021.

Dan dilanjutkan pembahasan RANPERDA tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 Kota Padang Panjang oleh BANGGAR DPRD Kota Padang Panjang bersama TAPD Kota Padang Panjang pada tanggal 12 juni 2021. Sesudah itu penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap RANPERDA tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2020 Kota Padang Panjang yang dijadwalkan pada hari ini senin tgl 14 juni 2021

Sedangkan Pendapat Akhir Fraksi disampaikan Berdasarkan pada tahapan- tahapan seperti tersebut dimulai dengan penyampaian Nota Penjelasan Walikota Padang Panjang, penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Walikota. Selanjutnya jawaban Walikota terhadap Pemandangan umum Fraksi, kemudian Dilanjutkan dengan Pembahasan oleh BANGGAR DPRD Kota Padang Panjang bersama TAPD Kota Padang Panjang.

Hampir semua fraksi-fraksi DPRD Padang Panjang menyetujui laporan pertanggungjawaban walikota Padang Panjang tahun anggaran 2020, namun ada beberapa catatan dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi-fraksi DPRD Padang Panjang.

Sebut saja fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan catatan dan evaluasi, diantaranya secara kasat mata berbagai macam sarana transaksi ekonomi tidak terawasi dan tertata dengan baik, seperti pasar pusat yang masih semrawut, terkesan jenis dagangan pada setiap blok campur aduk tidak tertata, bahkan lapak berdagang sudah ada yang diperjual belikan walau status sewa kepada Pemko.

Bahkan fraksi PAN menilai pungli tempat berjualan sangat merajalela sejalan dengan banyaknya rentenir di pasar pusat yang sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, dibuktikan dengan banyaknya pedagang pasar, tenaga harian lepas, dan masyarakat ekonomi lemah yang terlilit hutang pada rentenir.

Lain lagi fraksi Gerindra-PKS, meminta Walikota untuk mengevaluasi dan menasehati OPD tentang kesombongan dan kinerja yang belum maksimal serta ke arogansian terhadap bawahan, dan juga tata cara berprilaku yang kurang menghargai pejabat yang lebih tinggi yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pejabat pemerintahan.

Farksi Gerindra PKS menilai polemik yang terjadi saat ini sangat menjadi buah bibir di tengah-tengah pegawai ASN kota Padang Panjang dan masyarakat, kedepan diharapkan OPD lebih bijaksana dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam lingkungan kerja OPD-OPD di Padang Panjang, sehingga tidak polemik seperti ini tidak terjadi dikemudian hari.

Fraksi Golkar menilai Perencanaan dan pengelolaan anggaran oleh OPD agar lebih memperioritaskan pencapaian target RPJMD 2018-2023 dan program-program yang dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan maupun peningkatan ekonomi masyarakat.

Kemudian pandangan fraksi Golkar, dalam rangka efesiensi anggaran maka Pemerintah Daerah harus menyisir dan melakukan pemetaan serta mengevaluasi program maupun pemanfaatan sarana prasarana dalam penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien seperti penggunaan gedung baru OPD yang sebenarnya bisa di manfaat oleh beberapa OPD seperti Dinas Pendidikan, BKPSDM.

Selanjutnya fraksi Nasdem -Bintangya menyorot pembangunan Sport Centre di Kota Padang Panjang termasuk dalam salah satu Visi Misi dari Walikota terpilih Fadly Amrin yang direncanakan pembangunannya secara bertahap dimulai dari penyusunan Pra Rencana, Pembebasan Tanah, Rencana Detail, Pelaksanaan ,Pengoperasiolannya. mulai Tahun Anggaran 2020 telah dimulai pembebasan tanahnya dan dilanjutkan tahun anggaran 2021 ,untuk pelaksanaan fisik diperkirakan baru dapat dimulai tahun anggaran 2022 sementara masa jabatan walikota akan berakhir tahun 2023.

Dengan uraian tersebut diatas kami dari Fraksi Nasdem Bulanya Bintang mengingatkan kepada walikota agar dalam tahapan tahapan pembangunannya betul-betul mempedomani aturan-aturan yg berlaku yang berkaitan dengan Aspek Perencanaan teknis , aspek lingkungan hidupnya, aspek Tata ruang , Aspek penganggaran dan keuangan, aspek Pengawasan fisik dan keuangannya agar pembangunannya dan pemanfaatannya dapat berkesinambungan

Sedangkan fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa mengingatkan persoalan data penerimaan bantuan bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. pemerintah harus tepat sasaran dan sesuai dengan data atau BDT (Basis Data Terpadu) sehingga Padang Panjang memiliki data penerima mamfaat yang up to date. Tidak lagi menggunakan data PPLS 2011.

Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa mohon untuk dilakukan disetiap tahunnya, sehingga kita mampu mengukur angka-angka penurunan ataupun kenaikan terhadap penerima mamfaat dan bantuan melalui Anggaran Pemerintah Daerah. sehingga dapat terukur serta terarah.

Sementara itu, Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano mengatakan, laporan pertanggungjawaban APBD kepada DPRD merupakan salah satu kewajiban konstitusi yang harus dipenuhi setiap tahun. Pengejawantahan hubungan check and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD.

Dikatakan Fadly Amran, kelancaran proses ini disebabkan beberapa factor, yakni persiapan yang sangat matang dari pihak DPRD maupun dari Pemko dibarengi adanya rasa saling pemahaman yang sangat baik antara Pemko dan DPRD. Serta niat baik untuk saling membantu memperbaiki dan melengkapi seluruh kekurangan. “Efektifitas dan efisiensi rapat seperti ini perlu kita upayakan terus menerus ke depan. Tentu tanpa mengurangi kualitas rapat,rekomendasi DPRD merupakan masukan yang sangat berharga, bermakna dan bersifat konstruktif bagi perbaikan ke depan,” ujar Fadly Amran

Walikota Fadly Amran mengatakan akan segera akan menganalisa dan membahasnya untuk dirumuskan langkah-langkah operasional sebagai tindaklanjutnya, yang disesuaikan dengan kemampuan daerah serta peraturan UU yang berlaku.( adv)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Mission News Theme by Compete Themes.