PADANG PANJANG, wartapublika.com- Bawaslu Kota Padang Panjang sosialisasikan pengawasan partispasi kepada pengurus dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Padang Panjang.
Kordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Jhoni Aulia mengatakan sehubungan tahapan Pemilu Serentak 2024 telah masuk, maka Bawaslu merangkul masyarakat penyandang disabilitas dalam pengawasan partisipatif
Jhoni Aulia menambahkan, pengawasan pemilu partisipatif merupakan pengawasan yang melibatkan atau mengikutsertaan publik dalam melakukan pengawasan pemilu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas demokrasi, mewujudkan integritas penyelenggaraan pemilu.
“Serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan. hal ini sesuai dengan amanah UU & tahun 2017 tentang Pemilu,” ujar Jhoni Aulia pada Sosialisasi Pengawasan Kepemiluan di Sekretariat DPC PPDI Kota Padang Panjang,Selasa (16/8) sore.
Sosialiasasi tatap muka tersebut diikuti peserta 30 orang yang terdiri dari pengurus, Anggota PPDI serta perwakilan dinas sosial selaku instansi pembina PPDI Padang Panjang.
Jhoni mengatakan baru-baru ini Bawaslu Padang Padang sudah melakukan MoU / PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan PPDI terkait pengawasan partisipatif dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
” Sebagai tindak lanjut dari MoU / PKS tersebut maka Bawaslu Padang Panjang memberikan sosialiasasi kepemiluan secara berkesinambungan, apakah itu datangnya dari Bawaslu atau di undang melalui kegiatan PPDI sendiri,” katanya.
Lebih jauh dikatakan Jhoni, berbicara pemilu itu bukan berbicaratentang hari H saja melainkan ada proses panjang yang dilalui. mulai dari perencanaan, pendataan pemilih, pencalonan, kampanye, losgitis, pungut hitung hingga penetapan pasangan terpilih.
” Dalam tahapan persebut butuh pengawas. pertanyaannya, siapa yang mengawasi pemilu, secara hirarkis adalah Bawaslu tetapi secara hakekat demokrasi adalah rakyat sebagai pelaku utama pemilu, ” demikian ulas pria yang aktif di beberapa organisasi sosial ini.
Ayah tiga anak itu menambahkan, yang namanya Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. pasti ada yang menang dan ada yang kalah “berkompetisi” maka ada indikasi pelanggaran, disinilah Bawaslu memberikan pesan kepada masyarakat penyandang disabilitas dalam Pemilu nanti agar tidak terlibat politik uang, SARA, hoaks, black campaign
Disisi lain, masyarakat diharapkan bisa berperan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung bisa memberikan laporan ke pengawas pemilu terdekat dari tempat tinggalnya atau bisa juga memberikan laporan via online, karena Bawaslu juga memiliki aplikasi pelaporan
intinya, tujuan diadakan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepemiluan kepada penyandang disabilitas.
” Selain itu juga untuk memberikan akses partisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu nanti. Yang tidak kalah penting, kegiatan tersebut sebagai upaya mengidentifikasi permasalahan bagi penyandang dalam penyelenggaraan pemilu nantinya,” ungkap Jhoni mengakhiri.
Sementara itu, ketua DPC PPDI Kota Padang Panjang Ramadhan mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Padang Panjang yang sudah memberikan pengetahuan kepemiliuan, baik untuk persiapan pemilu tahun 2024 maupun pemilu atau pemilihan kepala daerah.
Dia juga mengakui merasa tersanjung sudah bisa bermitra dan telah melakukan MoU dengan Bawaslu dalam pengawasan pemilu partisipatif menyambut pemilu serentak tahun 2024.
” Mudah-mudahan sosialiasasi kepengawasan pemilu ini, pengurus dan anggota PPDI memiiki pengetahuan dan tidak mudah di imingi-imingi oleh partai, caleg atau tim sukses pasangan calon,” katanya. (ja/adek)
